Konstitusi Indonesia

Pengklasifikasian fungsi Konstitusi di Dalam UUD 1945

  1. 1. Konstitusi Sebagai dokumen nasional

Konstitusi mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan. Kesepakatan tentang  politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, aspek fundamental yang menjadi tujuan negara.

Jika kita lihat pada UUD 1945 fungsi konstitusi yang pertama ini dapat dikategorikan tercantum dalam  “Pembukaan “. Pasalnyadalam  pembukaan itu sendiri termuat jaminan kemerdekaan setiap negara, pernyataan kemerdekaan Indonesia, tujuan negara, landasan Negara yaitu Pancasila. Dan ini semua merupakan wujud dari konstitusi sebagai dokumen nasional.

Halayaknya sebuah dokumen yang tidak bisa diganti, pembukaan ini juga tidak mengalami pergantian dari mulai dulu pertama kali dibentuk sampai sekarang ini Andai ada perubahan atau amandemen, yang dirubah hanya pasal-pasalnya saja/batang tubuh.

Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 lah yang menciptakan pasal-pasal UUD 1945( pancasila yang termuat didalamnya ), sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara. Jadi bila dasar Negara ini diubah maka peraturan lain juga harus berubah.

  1. 2. Konstitusi Sebagai Piagam Kelahiran Baru (Bukti Adanya Pengakuan Masyarakat Internasional).

Terkandung dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945;

1.Alinea ke-3

Atas berkata rahamat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan kuhur supaya  berkehidupan bekebangsaan yang bebas ,maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya

*Maksud dari alenia 3 adalah rakyat sudah mengakui  bahawa Negara Indonesia sudah merdeka tanpa tanpa ada penjajahan lagi,dan sudah mempunyai kebebasan walaupun  ada batasan-batasan agar tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Alinea ke-4

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan  kehidupan bangsa dan ikut melakasakan ketertiban dunia  yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadailan social maka disusunlah kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara  yang terbentuk dalam suatu susunan  Negara republic Indonesia  yang berkedaualatan rakayat  dengan berdasarkan kepada  KeTuhanan Yang Maha Esa ,kemanusiaan yang adil dan berdab,Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaaan dalam permusawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakayat Indonesia

*maksud dari alinea ke-4 adalah  Adanya lindungan dari pemerintah  dan masayarakat selal sejahtera karana adanya fungsi pemerintahan.

Mencerdasakan kehidupan bangsa  agar pendidikan di Indonesia bagus adan memenuhi standar.Dan setiap warga Negara Indonesia berhak  menganut keyakinan agama karena  Indonesia  terbentuk dalam susunan  Negara yang berdaulat rakyat dengan  berdasar kepada  KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Dan pastinya masyarakat  saling membutuhkan satu sama lain  dan menginginkan rakyat untuk bersatu  hal ini terkandung dalam persatuan  Indonesia  dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dalam permusyawaratan perwakialan serta dengan mewujudakn suatu keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia

  1. 3. Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Tertinggi.

UUD berbeda dengan undang-undang biasa. Hal terindikasikan dari mulai cara pembentukan yang istimewa, kemudian badan yang membuatnya pun berbeda dengan badan yang membuat undang-undang biasa. Hal ini menimbulkan gagasan bahwa UUD adalah hukum tertinggi (supreme law)yang memiliki posisi lebih tinggi dari UU biasa dan harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara.

Pasal 24 C tentang fungsi MK, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,……

Pasal 37, perubahan UUD 1945 bersifat rigid, hal ini mengindikasikan bahwa isi dari UUD 1945 bersifat mendasar dan perubahannya ikut mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Aturan Peralihan

Pasal 1, ”Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

  1. 4. Sebagai identitas dan lambang persatuan.

Salah satu fungsi  dan kedudukan konstitusi  yaitu sebagai identitas bangsa. Begitu pula dengan konstitusi di Indonesia di jelaskan dalam undang-undang dasar 1945 kekhasan yang fundamental yang di miliki oleh negara. Dikatakan fundamental karena merupakan identitas yang mendasar yang tidak dapat secara serta merta di ubah, karena dalam pembentukanya melalui proses sejarah yang cukup panjang yang mencerminkan bangunan dasar kenegaraan. Konstitusi sebagai  identitas nasiaonal dan lambang pemersatu juga merupakan jembatan untuk mencapai tujuan negara.

Adapun konstitusi yang memuat identitas nasional indonesia termaktub dalam :Pasal 35 “ Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”, pasal 36 “ Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”, pasal  36 A “ Lambang negara ialah Garuda pancasila dengan semboyan Bhineka tunggal ika”, pasal 36 B “ Lagu kebangsaan ilah lagu Indonesia R aya”. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi indonesia merupakan identitas dan lambang pemersatu, dari simbol, lambang, dan bahasa di tiap daerah mempunyai ragam yang berbeda, dan negara juga menberikan apresiasi terhadap budaya daerah tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 32  (2)“ Negara menghormati dan memlihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional”  , akan tetapi dalam praktek kenegaraan digunakan lambang, simbol, bendera  dan bahasa yang diatur dalam pasal pada bab XV. Jadi dikatakan sebagai lambang persatuan karena seluruh masyarakat indonesia merasa memiliki terhadap lambang, lagu, bahasa dan simbul sehingga masyarakat  turut menjaga nilai- nilai yang terkandung didalamnya karena didalam lagu, bahasa, bebera  dan simbol terdapat jati dan harga diri suatu bangsa. Dan keberagaman yang ada di tiap daerah disatukan sebagai unsur pembentuk budaya nasional.

  1. 5. Konstitusi Sebagai Alat Pembatas Kekuasaan

Konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan ditujukan dalam rangka membatasi tugas dan wewenang penguasa maupun para petinggi negara, agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan, maka tugas dan wewenang penguasa maupun para petinggi negara jelas dan dijalankan sesuai  dengan aturan di dalam konstitusi. Berikut ini adalah pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan fungsi konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan:

  • Mengenai batasan kekuasaan MPR

Terdapat dalam pasal 2 dan 3, di mana diketahui bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR memiliki wewenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden/Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

  • Kekuasaan Pemerintahan Negara

Terdapat dalam pasal 4-16, dimana Kekuasaan pemerintahan menurut UUD dipegang oleh presiden. Dalam menjalankan kewajibannyanya presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Presiden dan/atau Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat iberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atau atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.Presiden mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagimana mestinya. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, maka atas persetujuan DPR, Presiden mempunyai werwenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (Pasal 10 dan 11 ayat 1).

Pasal 13, Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan DPR. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 14, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, sementara dalam memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 15, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 16, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

  • Mengenai batasan Kekuasaan DPR

Pasal 19-22, di mana Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undan dan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selainitu DPR juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

  • Mengenai batasan Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24-25, di mana Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A

MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 24B

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 24C

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

  1. 6. Konstitusi Sebagai Pelindung HAM dan Kebebasan WN.

Dalam fungsi ini bahwa konstitusi memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Rumusan HAM ke dalam UUD 1945 Indonesia bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasikan perkembanagan pandangan mengenai HAM melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Pasal-passal yang mengatur tentang HAM yaitu:

  1. Pasal 27   : hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi
  2. Pasal 28   : Pasal ini memberikan jaminan dalam bidang politik berupa hak untuk mengadakan perserikatan, berkumpul dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan.

Pasal 28 A       : Pasal ini memberikan jaminan akan hak hidup dan mempertahankan    kehidupan.

Pasal 28 B       : Pasal ini memberikan jaminan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, jaminan atas hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 C       : Pasal ini memberikan jaminan setiap orang untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat iptek, seni dan budaya, hak kolektif dalam bermasyarakat.

Pasal 28 D       : Pasal ini mengakui jaminan, perlindungan, perlakuan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak, kesempatan dalam pemerintahan dan hak atas kewarganegaraan.

Pasal 28 E        : Pasal ini mengakui kebebasan memeluk agama, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal. Juga mengakui kebebasan untuk berkumpul dan mengelurkan pendapat.

Pasal 28 F        : Pasal ini mengakui hak untuk bekomunikasi dan memperoleh informasi dengan melalui segala jenis saluran yang ada.

Pasal 28 G       : Pasal ini mengakui hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, rasa aman serta perlindungan dari ancaman. Juga mengakui hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta suaka politik dari Negara lain.

Pasal 28 H       : Pasal ini mengakui hak hidup sejahtera lahir batin, hak bertempat tinggal dan hak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak pelayanan kesehatan, hak jaminan social, hak milik pibadi.

Pasal 28 I : Pasal ini mengakui hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yaitu; hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal ini juga mengakui hak masyarakat tradisional dan identitas budaya. Perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi adalah tanggung jawab Negara, terutama peemerintah.

Pasal 28 J : Pasal ini menegaskan perlunya setiap orang menghormati hak asasi orang lain. Juga penegasan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus tunduk pada pembatsan-pembatasan sesuai dengan pertimabangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam negara demokratis. Dalam pasal ini memberikan pembatasan yang ditetapkan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil.

  1. Pasal 29   : Pasal ini mengakui kebebasan dalam menjalankan peerintah agama sesuai kepercayaan masing-masing. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin, dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau keprcayaan pilihannya, serta kebebasan untuk baik secara pribadi ataupun bersama anggota masyarakat lingkungannya serta secara terbuka atau tertutup, menyatakan agama atau keprcayaannya melalui ibadah, ketaatan, tindakan dan ajaran.
  2. Pasal 31   : Pasal ini mengakui hak setiap warga negara akan pengajaran. Bahwa dalam pasal ini negara-negara peserta dalam perjanjiannya mengakui hak setiap orang atas pendidikannya. Bahwa pendidikan akan mengarahkan  pada pengembangan penuh dari kepribadian orang serta kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat rasa hormat terhadap hak-hak manusia serta kebebasan-kebebasan dasar.
  3. Pasal 32   : Pasal ini mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya.
  4. Pasal 33   : Pasal ini mengandung pengakuan hak-hak ekonomi berupa hak memiliki dan menikmati hasil kekayaan alam Indonesia.
  5. Pasal 34   : Pasal ini mengatur hak-hak asasi dibidang kesejahteraan sosial. Negara berkewajiban menjamin dan melindungi fakir miskin, anak-anak yatim, orang terlantar dan jompo untuk dapat hidup secara manusiawi.

Kewenangan-kewenangan yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan Pasal 15 UUD 1945 biasanya dikaitkan dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Pasal 11 mengatur mengenai kewenangan Presiden untuk menyatakan perang dan damai serta kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 berkenaan dengan kewenangan menyatakan keadaan bahaya, Pasal 13 berkenaan dengan pengangkatan dan penerimaan Duta Besar dan Konsul. Pasal 14 mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi, serta pemberian amnesti dan abolisi; dan Pasal 15 mengenai pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Sesuai hasil Perubahan Pertama UUD 1945, pelaksanaan kewenangan Presiden tersebut di atas secara berturut dipersyaratkan diperhatikannya pertimbangan DPR, pertimbangan MA, ataupun diharuskan adanya persetujuan DPR, dan bahkan diharuskan adanya UU terlebih dahulu yang mengatur hal itu. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 11 memerlukan persetujuan DPR. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 15 mempersyaratkan adanya UU mengenai hal itu lebih dahulu. Pelaksanaan kewenangan dalam Pasal 13 memerlukan pertimbangan DPR yang harus diperhatikan oleh Presiden. Sedangkan pelaksanaan kewenangan dalam Pasal 14 dibagi dua, yaitu untuk pemberian grasi dan rehabilitasi diperlukan pertimbangan MA, sedangkan pemberian amnesti dan abolisi diperlukan pertimbangan DPR.

Memang banyak yang dapat dipersoalkan mengenai materi perubahan UUD 1945 yang menyangkut pelaksanaan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 tersebut. Misalnya, untuk apa DPD atau kepada DPR ditumpukkan tambahan-tambahan kewenangan yang justru akan sangat merepotkan DPR secara teknis. Misalnya, untuk apa DPR memerlukan keterlibatan untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Duta Besar dan Konsul serta penerimaan Duta Besar dan Konsul negara sahabat seperti di tentukan dalam Pasal 13 baru. Perubahan seperti ini justru akan menyulitkan baik bagi pemerintah maupun bagi DPR sendiri dalam pelaksanaan prakteknya. Demikian pula mengenai pertimbangan terhadap pemberian amnesti dan abolisi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) baru yang selama ini ditentukan perlu dimintakan kepada Mahkamah Agung, untuk apa dialihkan ke DPR. Namun demikian, terlepas dari kelemahan atau kritik-kritik di atas, semua kewenangan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut biasanya dipahami berkaitan dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Ada yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi judikatif seperti pemberian grasi dan rehabilitasi, dan ada pula yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislatif seperti misalnya pernyataan keadaan bahaya yang berkait erat dengan kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu).

  1. Tinggalkan komentar

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: